• GBHN Bisa Melemahkan Kekuatan Presiden

    Rapat kerja nasional I PDIP menyarankan amendemen hanya terbatas Undang-Undang Basic (UUD) 1945 berkaitan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Langkah itu dipandang malah dapat melemahkan Presiden Joko Widodo. 

     

    " Ini rada aneh sebab yg menyarankan PDIP, sebab Jokowi tengah berkuasa. Malah kalaupun GBHN diresmikan, presiden dapat terkunci, " kata ahli hukum tata negara Refly Harun pada Republika, Selasa (12/1) . Refly menyampaikan, bila GBHN di rancang serta diputuskan oleh MPR, nanti presiden jadi instansi eksekutif tidak mempunyai daya tawar. 

     

    " Presiden mesti menelan mentah-mentah rumusan yg dibikin MPR, " katanya. Hal demikian tidak sama dengan pembentukan undang-undang yg diatur berbarengan oleh instansi eksekutif serta legislatif. 

     

    Pada waktu Orde Baru, kata Refly, GBHN menguntungkan presiden sebab Soeharto mempunyai kuasa penuh. Bila skema sama diaplikasikan pada metode perpolitikan saat ini, yg berlangsung bakalan sebaliknya. " Renungkan kalaupun partai-partai oposisi kuasai MPR, " kata Refly bertamsil. 

     

    Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memperingatkan, dalam jaman Orde Baru, GBHN sering jadikan alat kesewenang-wenangan. " Hingga ia (Soeharto) kerjakan apapun mesti dirasa benar sebab ujarnya ini udah berada pada GBHN, jadi tiada yg salah. " Dia memperingatkan, revisi disaat reformasi malah mau meniadakan penyelewengan kekuasaan sesuai itu. 

     

    Mahfud mengemukakan, hakikatnya inti GBHN udah berada pada Undang-Undang perihal Metode Rencana Pembangunan Nasional. " Itu sama juga. Hanya namanya saja bukan GBHN, " tutur Mahfud, tempo hari. 

     

    Menurutnya, amendemen pada konstitusi kebanyakan berlalu waktu 20 tahun. Sedang, sekarang baru berjarak 16 tahun dari amendemen terkini. 

     

    Ketentuan Rapat kerja nasional I PDIP beri dukungan amendemen tertuang dalam point ke empat serta ke lima rujukan Rapat kerja nasional I PDIP tahun 2016. Pada point ke empat dijelaskan, PDIP melihat butuh kembalikan manfaat serta kuasa MPR untuk membuat serta mengambil keputusan skema Pembangunan Nasional Semesta Memiliki rencana (PSNB) . PSNB nanti mengikat semua instansi negara serta perlu dikerjakan oleh pemerintah di semua tingkatan. 

     

    Sedang, pada point ke lima, PDIP beri dukungan pemulihan kewenangan MPR untuk membuat serta mengambil keputusan Garis-Garis Beras Haluan Negara (GBHN) . Tidak hanya amendemen UUD 1945, PDIP pun buka pilihan kerjakan pergantian aturan perundang-undangan yg terkait dengan itu. 

     

    " Jadi mesti dimaksud amendemen hanya terbatas pada UUD 1945, dibatasi cuma pada kembalikan kewenangan MPR dalam mengambil keputusan haluan negara dalam pembangunan nasional, " papar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Rapat kerja nasional I PDIP, Selasa (12/1) . 

     

    MPR sudah sempat berubah menjadi instansi negara paling tinggi selama pemerintahan Orde Baru. Lambaga itu punya hak menunjuk presiden, wapres, mengambil keputusan GBHN, serta mengharap pertanggungjawaban presiden. Bersamaan reformasi, kewenangan MPR dipereteli serta kedudukannya di turunkan dari instansi paling tinggi berubah menjadi instansi tinggi. 

     

    Megawati menyetujui, amendemen yg didorong PDIP dapat kembali memposisikan MPR jadi instansi paling tinggi negara. Menurutnya, MPR jadi mandataris rakyat yg duduki urutan instansi paling tinggi semakin lebih simpel menyaksikan keseluruhannya. 

     

    Tapi, dia menyatakan, dikembalikannya MPR ke urutan instansi paling tinggi tdk bermakna metode ketatanegaraan dapat kembali seperti waktu Orde Baru. Dia pun mengedepankan, hal demikian tetap berubah menjadi penawaran yg dapat didiskusikan dengan beberapa tokoh serta parpol lainnya. 

     

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, inspirasi memposisikan MPR jadi instansi paling tinggi bukan punya tujuan untuk bikin urutan presiden serta instansi yang lain bertanggung-jawab pada MPR. Dikarenakan, presiden tetap di pilih dengan cara langsung oleh rakyat. 

     

    Menurutnya, presiden akan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang MPR. Presiden cuma dapat menjalankan GBHN yg sudah diatur MPR. " Namanya majelis rakyat, ada di urutan paling tinggi itu kan lumrah. Cuma, MPR jadi instansi paling tinggi, presiden menjalankan GBHN, bukan di pilih oleh MPR. Metode pemilihannya konsisten dengan semangat reformasi, " tegas ia. n eric iskandarsyah ed : fitriyan zamzami


  • Comments

    No comments yet

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Add comment

    Name / User name:

    E-mail (optional):

    Website (optional):

    Comment: